Langsung ke konten utama

Kader PKB Konvoi Tanpa Helm saat Mendaftar ke KPU Pamekasan


PAMEKASAN
- Polres Pamekasan, akhirnya memberikan sanksi kepada para pengurus dan bakal calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang melakukan konvoi kendaraan bermotor di jalan raya tanpa menggunakan helm saat mengajukan pendaftaran ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat pada 13 Mei 2023.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Pamekasan AKP Muhammad Munir di Pamekasan, Jawa Timur, Senin (15/5/2023), tindakan itu dilakukan, karena konvoi kendaraan tanpa menggunakan helm adalah sama dengan mengkampanyekan kepada masyarakat agar mereka melanggar ketentuan disiplin berlalu lintas.

"Karena itu, kami mendatangi pengurus PKB dan memberikan sanksi kepada peserta konvoi kendaraan tersebut," katanya.

Munir menjelaskan, sebagai bakal calon wakil rakyat, mereka seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, apalagi di antara para peserta konvoi kendaraan bermotor tersebut juga ada masih aktif sebagai wakil rakyat di DPRD Pamekasan.

Konvoi kendaraan bermotor yang dilakukan pengurus dan bakal caleg DPRD Pamekasan dari Partai Kebangkitan Bangsa itu, saat mendaftar ke KPU Pamekasan pada 13 Mei 2023.

Foto dan video rekaman konvoi kendaraan bermotor pengurus dan bakal calon legislatif untuk Pemilu 2024 ini selanjutnya viral di berbagai platform media sosial seperti tiktok, instagram, facebook, twitter.

Aksi pengurus dan bakal caleg partai ini menuai kecaman dari warganet, karena dinilai memberi contoh yang tidak baik kepada masyarakat.

"Kami berharap kegiatan pelanggaran hukum yang dilakukan secara ramai-ramai seperti itu merupakan yang pertama sekaligus yang terakhir. Dalam artian tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang," kata Kasat Lantas Polres Pamekasan AKP Muhammad Munir.

PKB merupakan satu dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

Partai politik lainnya masing-masing Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, Gelora, PKS, PKN, Hanura, Garuda, PAN dan Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, PSI, Perindo, PPP dan Partai Ummat. (BERITA MEDIA MASSA)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Catatan Penyimpangan Pugar 2011-2012 di Madura

Program pemerintah memberikan dana bantuan berupa program usaha garam rakyat (Pugar) dimaksudkan untuk meningkatkan produksi garam, guna menunjang program swasembada garam nasional. Akan tetapi niat baik pemerintah ini ternyata tidak diimbangi dengan upaya yang baik. Buktinya selama kurun waktu pelaksanaan program tersebut, yakni pada tahun 2011 hingga 2012 ditemukan terjadi penyimpangan. Baik di Pamekasan, Sampang, maupun di Kabupaten Sumenep dengan berbagai bentuk penyimpangan modus yang beragam. Di Sumenep, penyimpangan program pugar oleh oknum masyarakat dilakukan dengan cara membuat rekayasa program atau program fiktif. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh oknum kelompok tani Kahuripan, satu dari 88 kelompok usaha garam yang menerima bantuan Pugar dari pemerintah. Hasil penyidikan tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat menyebutkan, Ketua Poktan Kahuripan membuat rencana program yang ternyata tidak dilaksanakan. Ia menerima dana sebesar Rp50 juta untuk di...

Bangkalan Kembangkan Aplikasi 'Bangga'

BANGKALAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, mengembangkan aplikasi digital 'Bangga' sebagai sarana komunikasi digital lintas organisasi perangkat daerah (OPD) setempat. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkab Bangkalan Agus Sugianto Zain di Bangkalan, Jawa Timur, melalui aplikasi ini, koordinasi lintas sektor bisa lebih cepat, terutama dalam memenuhi kebutuhan informasi publik. "Bangga itu artinya, Bangkalan Bungha," kata Agus kepada media lokal di kabupaten itu, Senin (15/5/2023). Ia menjelaskan, melalui aplikasi tersebut data berbasis informasi bisa diakses oleh semua organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga tercipta satu data yang valid dan bisa diketahui oleh semua pihak. Di samping itu, sambung dia, melalui aplikasi tersebut, maka fungsi Diskominfo sebagai integrator memiliki peran penting dan strategis. "Maka sebagai humas pemerintah, informasi publik yang kita sajikan tentu akan lebih valid dan akurat," katanya...